Uji Tuntas HAM (Langkah 4-6)

Langkah keempat: lacak efektivitas tindakan

• Proses integrasi dan tindakan yang diambil harus diiringi dengan pelacakan atau review yang dilakukan secara berkala untuk melihat keefektivitasannya dan dampaknya berdasarkan prinsip penghormatan terhadap HAM. Pelacakan atau review bisa berupa audit dan monitoring sosial.

• Ada empat langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan monitoring:

1. Perusahaan menyebarkan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self-Assessment Questionnaires (SAQs)) kepada rantai pasok, termasuk meminta informasi dan bukti terhadap prosedur mereka, misalnya:

• Bagaimana perusahaan tersebut melakukan verifikasi atas usia dari pekerjanya

• Pendekatan yang dilakukan kepada pekerja anak

2. Jika hasil SAQ mengindikasikan kebutuhan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, perusahaan dapat melakukan audit yang ditujukan kepada rantai pasok

3. Jika ditemukan adanya kekurangan, perusahaan dapat mengembangkan Rencana Tindakan Korektif bersama rantai pasok dengan menetapkan target capaian peningkatan yang jelas

4. Perusahaan memantau perkembangan capaian secara rutin untuk memastikan target yang ditetapkan dalam Rencana Tindakan Korektif dapat tercapai

• Dalam melakukan pelacakan efektivitas tindakan, perusahaan dapat mengukurnya dengan menggunakan indikator SMART (Specific, Measurable, Attainable, Resourced and Time-bound)

Specific: indikator secara spesifik

Measurable: indikator dapat diukur

Achievable: indikator mudah dicapai atau realistis

Relevant: indikator relevan

Time-bound: menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk mencapai target yang diinginkan

• Contoh indikator yang dapat dimonitoring/diawasi secara berkala misalnya dalam konteks pekerja anak antara lain:

1. Jumlah keluhan terkait dengan pekerja anak (jumlah anak dan sifatnya)

2. Temuan audit tentang pekerja anak

3. Perkembangan dari Rencana Tindakan Korektif

4. Laporan media tentang kasus pekerja anak

5. Hasil inspeksi resmi

Langkah kelima: komunikasi publik

• Komunikasi kepada publik penting dilakukan untuk menunjukan akuntabilitas perusahaan dalam melakukan berbagai upaya pemenuhan Uji Tuntas HAM.

• Melalui komunikasi publik, masyarakat dapat memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik-praktik yang menghormati HAM. 

• Komunikasi dapat dilakukan melalui:

1. Annual report/laporan tahunan (berisikan program atau kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak),

2. Website,

3. Konferensi,

4. Community engagement,

5. Dialog dengan organisasi masyarakat/jaringan dan sosial media

• Beberapa perusahaan yang telah menyusun laporan tahunan:

1. Unilever’s Human Rights yang mencantumkan laporan seputar pekerja anak dalam laporan keberlangsungan dan hak manusia yang lebih luas

2. Nestlé’s Tackling Child Labour reports yang secara khusus membuat laporan penanganan pekerja anak

Langkah keenam: mekanisme pengaduan dan remediasi

• Mekanisme pengaduan dapat memiliki peran penting untuk merespon permasalahan seputar pelanggaran HAM yang dilakukan dalam proses bisnis perusahaan. Mekanisme pengaduan harus:

1.  Diterapkan baik dalam tingkat operasional maupun rantai pasok

2.  Menyediakan ruang yang aman untuk melakukan pengaduan atau memberikan saran, khususnya kepada kelompok yang paling terdampak.

3. Menyediakan format mekanisme pengaduan dengan berbagai bahasa untuk memastikan mekanisme pengaduan dapat diakses oleh sumber internal (pekerja, keluarga pekerja, dsb) maupun eksternal (pemasok, komunitas dan masyarakat) 

• Apabila pekerja anak ditemukan dalam perusahaan:

• Rencana Tindakan Korektif harus dilakukan untuk melindungi anak dan memastikan anak tidak dibiarkan dalam situasi yang lebih buruk karena kehilangan penghasilan.
• Kuncinya adalah memastikan alternatif yang layak yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini dapat berupa:

1. Memberikan pendidikan bersamaan dengan pekerjaan jika anak berada di atas usia minimum; namun, jika anak berada di bawah usia minimum, anak tersebut harus secara bertahap dikeluarkan dari pekerja anak.

2. Tetap membayar upah tanpa memutus hubungan kerja hingga mencapai usia bekerja.

3. Membantu anak menemukan peluang pendidikan setelah dikeluarkan dari pekerjaan.

4. Membantu anak menemukan peluang kerja setelah mencapai usia kerja yang sah.

• Untuk melakukan pemulihan, perusahaan dapat:

1. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya praktisi pendidikan, NGO, praktisi kesehatan dan perusahaan lainnya

2. Mendesain program pemulihan pekerja anak dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (Multi Stakeholders Initiatives (MSIs)), misalnya dalam diskusi untuk bertukar fikiran dan ide serta mengkolaborasikan upaya-upaya remediasi